Prabowo Setujui Family Office di

Pemerintah Indonesia kembali menghidupkan rencana pembentukan Family Office yang akan ditempatkan di kawasan International Financial Center (IFC) atau pusat keuangan internasional di Bali. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana tersebut dan regulasinya sedang dipersiapkan. Beberapa pejabat pemerintah bahkan menargetkan pembahasan regulasi dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

Bagi sebagian masyarakat, istilah Family Office mungkin masih terdengar asing. Secara sederhana, Family Office adalah lembaga yang mengelola kekayaan keluarga-keluarga super kaya atau Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI). Layanan yang diberikan tidak hanya mengelola investasi, tetapi juga perencanaan pajak, pengelolaan aset global, warisan keluarga, hingga strategi investasi lintas negara.

Pemerintah melihat peluang besar dari tren perpindahan modal global. Saat ini berbagai negara seperti Singapura, Uni Emirat Arab, Swiss, dan Hong Kong berlomba menarik dana keluarga kaya dunia untuk ditempatkan di yurisdiksi mereka. Indonesia ingin ikut bersaing dengan menawarkan Bali sebagai pusat keuangan dan investasi internasional. Menurut pemerintah, dana yang dikelola Family Office secara global mencapai triliunan dolar AS dan sebagian di antaranya berpotensi masuk ke Indonesia.

Dari sudut pandang ekonomi, manfaat yang diharapkan cukup besar. Masuknya dana investasi baru dapat memperkuat sektor keuangan nasional, meningkatkan aktivitas investasi, memperluas pembiayaan proyek strategis, serta menciptakan lapangan kerja di sektor jasa keuangan, hukum, konsultasi, dan teknologi. Pemerintah juga berharap keberadaan Family Office dapat meningkatkan posisi Indonesia sebagai pusat investasi regional.

Namun sejumlah ekonom mengingatkan bahwa keberhasilan Family Office tidak hanya bergantung pada insentif pajak. Faktor yang lebih penting adalah kepastian hukum, stabilitas politik, perlindungan aset, transparansi regulasi, dan kualitas tata kelola. Negara-negara yang sukses menarik Family Office umumnya memiliki sistem hukum yang kuat dan memberikan rasa aman bagi investor jangka panjang.

Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai manfaat langsung bagi masyarakat. Dana yang masuk melalui Family Office tidak otomatis menciptakan lapangan kerja atau meningkatkan kesejahteraan rakyat jika hanya berputar di instrumen keuangan. Karena itu tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan investasi yang masuk dapat mengalir ke sektor produktif seperti industri, energi, teknologi, infrastruktur, dan ekonomi riil.

Persetujuan Presiden Prabowo terhadap Family Office menunjukkan Indonesia ingin mengambil peran yang lebih besar dalam persaingan menarik modal global. Namun keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya akan diukur bukan dari besarnya dana yang masuk, melainkan dari seberapa besar investasi tersebut mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.